Infokita Investigasi, JAKARTA - Beredarnya dokumen internal TNI yang berisi instruksi peningkatan status siaga kepada seluruh prajurit memicu perhatian publik. Perintah tersebut disebut sebagai langkah antisipatif menghadapi dinamika situasi global yang berkembang, khususnya di kawasan Timur Tengah.
Dokumen itu merupakan telegram Panglima TNI Agus Subiyanto yang memerintahkan status Siaga 1 bagi jajaran prajurit. Instruksi tersebut tertuang dalam telegram bernomor TR/283/2026 yang ditandatangani oleh Asisten Operasi Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun pada 1 Maret 2026.
Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa telegram yang beredar merupakan perintah resmi yang wajib dilaksanakan oleh seluruh satuan TNI.
Menanggapi hal itu, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan bahwa peningkatan kesiapsiagaan merupakan hal yang lazim dalam sistem pertahanan negara.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari mekanisme internal untuk memastikan kesiapan operasional satuan dalam menghadapi berbagai kemungkinan perkembangan situasi.
"TNI secara profesional memang selalu melakukan langkah-langkah antisipatif terhadap perkembangan situasi strategis, baik di tingkat global, regional, maupun nasional," kata Rico saat dihubungi melalui pesan singkat, Minggu (8/3/2026).
Ia menambahkan bahwa pihak kementerian pada prinsipnya mendukung upaya peningkatan profesionalisme serta kesiapsiagaan TNI dalam menjalankan tugas utamanya.
"Tugas pokok TNI yaitu menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia," jelas Rico.
Tujuh Instruksi dalam Telegram Panglima TNI : Dalam telegram tersebut tercantum tujuh instruksi yang harus dijalankan oleh berbagai satuan TNI sebagai bagian dari peningkatan kesiapsiagaan.
Pertama: Panglima Komando Utama Operasi (Pangkotamaops) TNI menyiagakan personel dan alutsista di jajaean dan melaksanakan patroli di objek vital (obvit) strategis dan sentra perekonomian. Hal itu termasuk bandara, pelabuhan laut/sungai, stasiun kereta, dan terminal bus, serta kantor PLN.
Kedua: Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) melaksanakan deteksi dini dan pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam.
Ketiga: Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI memerintahkan Atase Pertahanan (Athan) RI di negara yang terdampak untuk mendata dan memetakan serta merencanakan evakuasi warga negara Indonesia (WNI) bila diperlukan serta berkoordinasi dengan Kemlu (Kementerian Luar Negeri), KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia), dan otoritas terkait sesuai eskalasi di Timur Tengah.
Keempat: Kodam Jaya/Jayakarta agar melaksanakan patroli di tempat-tempat obvit strategis dan keduataan-kedutaan serta mengantisipasi perkembangan situasi dalam menjaga kondusivitas di wilayah DKI Jakarta.
Kelima: Satuan Intelijen TNI melaksanakan deteksi dini dan cegah dini adanya kelompok di tempat-tempat obvit strategis dan kedutaan-kedutaan serta mengantisipasi perkembangan situasi dalam menjaga kondusivitas di wilayah DKI Jakarta.
Keenam: Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) melaksanakan siaga di satuan masing-masing.
Ketujuh : Laporkan setiap perkembangan situasi yang terjadi kepada Panglima TNI pada kesempatan. (red)