INFO INVESTIGASI, BANYUWANGI, Saat jalan Melintas ke arah selatan tepatnya di Pagondangan Desa Karangharjo Kecamatan Glenmore Banyuwangi, masih ada proyek yang tidak jelas sama sekali, di sebabkan tidak tercantumkan papan nama proyek tersebut.Kamis, (28/1/2021).
Hasil investigasi yang ada di lapangan gabungan pentolan LSM aliansi Awak Media Brata Pos, Bersama (F-MAf)forum masyarakat Anti pungli dan LSM SOMASi,melihat
Ada proyek tersebut yang tidak terpasang papan nama proyek sehingga tidak
Di ketahui kejelasan proyek tersebut baik sumber anggaranya maupun volume yang di kerjakan tidak jelas serta aspek maupun RAB nya juga tidak ada yang mengetahui
Salah satu dari tenaga kerja yang bekerja saat itu di tanya sama Tiem investigasi tidak mengetahui tentang proyek tersebut hanya bisa mberikan keterangan ,bahwa proyek berasal dari kementrian PUPR langsung dari pusat dan yang mengerjakan adalah masyarakat sekitar situ,materialnya berasal dari daerah tambang Garahan Jember,terkait perizinanya tidak jelas sama sekali alias sang pekerja tidak tau menahu.
Dalam waktu yang tidak lama ,awak media berserta pentolan LSM menghampiri rumah kepala Desa karangharjo memberikan penjelasan bahwa proyek tersebut tidak ada pemberitahuan sebelumnya ,sehingga desa tidak tau
Pada intiya kegiatan proyek tersebut tidak ada kordinasi degan pihak kepala desa selaku penangung jawab di wilayah tersebut.
Agus Purwanto sebagai LSM SOMASi angkat bicara "kegiatan proyek mestiya harus di lengkapi degan pemasangan sebuah papan nama proyek yang berada di lokasi kegiatan tersebut degan tujuan agar di ketahui oleh semua lapisan masyarakat yang ada di wilayah tersebut,karna dana yang di gunakan adalah berasal dari uang Rakyat jadi harus saling transparan terbuka jenis kegiatan ,volume ,sumberangaran dan biyaya yang harus di keluarkan.supaya tidak terkesan seperti proyek siluman atau proyek abal2 yang terjadi di lokasi seperti disini sudah tidak ada papan nama proyek sehingga pertanggung jawabannya tidak jelas sama tidak transparan ,padahal kalau di perkirakan anggaran yang di keluarkan harus memerlukan biaya ratusan juta rupiah,di samping itu materialya yang harus di datangkan berasal dari tambang ilegal yang harus sudah mengantongi izin galian
C yaitu (operasi produksi)yang di keluarkan oleh P2T PROVINSi .
Dengan adaya kegiatan tersebut kami dari Pihak LSM SOMASi bersama degan F-MAP dan awak media Bratapos akan melaporkan ke pada instansi terkait supaya hal ini tidak terulang lagi dan tidak tumpang tindih anggaran serta penangung jawab proyek tersebut harus di proses sesuai undang-undang yang berlaku di negara kami .
Kami mohon ketegasan dari Pihak (DPRD kab.Banyuwangi )agar selalu tinjau di lapagan dan seharusnya turun sambil mengecek di Lapangan tersebut" sangat tegasya ujar.
( Iwan / Team )