Infokita Investigasi, Jakarta - Langkah politik mengejutkan diambil oleh Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang secara resmi serahkan surat pengunduran diri dari jabatannya.
Ia menyerahkan berkas pelepasan jabatannya ke Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026), sekitar pukul 11.16 WIB. Berkas tersebut diterima langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani beserta jajaran pimpinan majelis.
Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut resmi menyatakan berhenti dari tampuk kepemimpinan nasional atas inisiatif pribadi.
Keputusan monumental ini mengakhiri masa pengabdiannya sebagai orang nomor dua di RI setelah menjabat selama kurang lebih dua tahun satu bulan sejak pelantikan pada Oktober 2024.
Keputusan mundur tersebut merupakan kulminasi dari eskalasi hukum dan perdebatan panjang terkait keabsahan dokumen pendidikan setara SMA milik Gibran.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan sengketa yang Denny Indrayana dkk ajukan memang menyatakan tidak dapat menerima permohonan pemohon karena persoalan kedudukan hukum. Namun, pertimbangan hakim menyoroti ketiadaan bukti dokumen tamat SMA luar negeri yang meyakinkan.
Tekanan politik kian tak terbendung seusai Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi perkara tata usaha negara atas pengajuan seorang warga bernama Subhan Palal. MA secara tegas membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
Putusan MA tersebut langsung memicu penggalangan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI. Sebanyak 120 legislator lintas delapan fraksi membubukan tanda tangan untuk memproses pemberhentian Wapres Gibran.
Menghadapi pusaran dinamika tersebut, Gibran sempat menggelar pertemuan empat mata selama 2,5 jam bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan guna menyampaikan kehendak mundurnya secara lisan.
Dari Solo, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi realitas politik sang anak. Ia menegaskan bahwa gesekan kekuasaan adalah bagian wajar dalam alam demokrasi.
Jokowi berpesan kepada putranya bahwa amanah kekuasaan bersifat fana semata. Ia juga menyerukan komitmen keluarga untuk terus mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo dalam mengeksekusi agenda-agenda pro-rakyat.
Dari kacamata hukum tata negara, kemunculan surat pengunduran diri Wapres Gibran langsung mengaktifkan klausul pengisian kekosongan pucuk pimpinan eksekutif tanpa memerlukan voting persetujuan majelis.
Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, permohonan berhenti atas kehendak sendiri bersifat pernyataan sepihak.
Oleh karena itu, posisi MPR tidak untuk menerima atau menolak kehendak tersebut. Tetapi bertugas menetapkan status kekosongan jabatan. Serta memproses suksesi sesuai koridor Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan regulasi UU MD3.
Kendati demikian, sejumlah pengamat tata negara mengingatkan bahwa pelepasan administratif hendaknya tidak mengabaikan akuntabilitas etika. Serta konstitusional pejabat publik terhadap mandat rakyat yang sempat diembannya.
Konsekuensi yuridis dari kekosongan kursi RI-2 kini mengalihkan bola panas ke tangan Presiden Prabowo Subianto dan parlemen. Merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna. Pelaksanaan sidang selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak timbulnya kekosongan definitif.
Dalam tenggat tersebut, Presiden harus mengajukan dua figur calon wapres paling lambat 14 hari menjelang pemungutan suara di MPR. Hal ini untuk memilih salah satu melalui mekanisme sidang paripurna gabungan DPR dan DPD.
Picu Geliat Bursa Kandidat Calon Wapres Baru
Kondisi ini sontak memicu geliat bursa kandidat calon wakil presiden baru di lingkaran koalisi maupun oposisi. Nama-nama tokoh nasional mulai dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Anies Baswedan, Puan Maharani, Mahfud MD, hingga Menteri Luar Negeri Sugiono santer digadang-gadang sebagai calon pengisi kekosongan jabatan.
Pengamat komunikasi politik menakar figur AHY dan Puan Maharani memiliki daya tawar kalkulatif yang cukup tinggi. AHY dinilai memberikan rasa aman politik dan loyalitas koalisi berkat relasi harmonis Prabowo dengan SBY.
Sedangkan opsi merangkul Puan berpeluang merekatkan PDI Perjuangan ke dalam gerbong pemerintahan melalui skenario perombakan kepemimpinan di parlemen.
Langkah politik yang Gibran ambil melalui penyerahan surat pengunduran diri tersebut kini menempatkan stabilitas konsensus elite. Ketahanan koalisi Kabinet Merah Putih dalam ujian besar untuk menuntaskan suksesi kepemimpinan secara tertib dan konstitusional. (red)