Infokita Investigasi, JAKARTA - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan, partai politik yang sehat dan kuat harus dibangun di atas sistem meritokrasi, bukan melalui rekrutmen instan tanpa dasar yang jelas.
Hal ini disampaikan Adi dalam Seminar Nasional yang digelar Pinter Hukum bertajuk Independensi Partai Politik: Penguatan Soliditas Internal dan Mitigasi Intervensi Eksternal yang digelar di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Sabtu (28/3/2026).
Menurut Adi, praktik merekrut figur yang tidak memiliki rekam jejak jelas di partai, lalu secara tiba-tiba menduduki posisi strategis seperti ketua umum, merupakan gejala yang tidak sehat bagi demokrasi internal partai.
"Tidak sehat jika partai politik, dengan alasan apa pun, merekrut orang yang tidak jelas, lalu tiba-tiba menjadi ketua umum. Fenomena seperti ini ada dan berpotensi merusak demokrasi dalam tubuh partai," kata Adi.
Adi juga menyinggung adanya indikasi upaya pengambilalihan partai oleh pihak luar yang tidak memiliki keterkaitan historis maupun proses kaderisasi di internal partai.
Menurut dia, praktik semacam itu berbahaya dan dapat melemahkan institusi partai politik secara keseluruhan.
Lebih lanjut, Adi menekankan bahwa independensi partai harus dijaga dengan menghindari segala bentuk intervensi dari pihak mana pun.
Ia menyebut, kekuatan partai politik terletak pada dua pilar utama, yakni sistem rekrutmen yang baik dan kaderisasi yang berkelanjutan.
“Partai politik bukan seperti ‘rental mobil’ yang bisa digunakan untuk kepentingan Pemilu, lalu ditinggalkan. Jika itu terjadi, partai bisa hancur dan kehilangan arah,” tegasnya.
Adi juga mengingatkan bahwa praktik “membegal” atau mengambil alih partai oleh pihak luar merupakan ancaman nyata bagi demokrasi.
Jika dibiarkan, fenomena ini bisa meluas dan terjadi pada berbagai partai politik.
“Ketika ada pihak di luar partai yang tiba-tiba ingin menguasai dan merebut posisi ketua umum tanpa proses kaderisasi, itu jelas merusak demokrasi dan merusak partai. Contohnya sudah banyak, terutama dalam dinamika politik pascareformasi,” imbuhnya. (red)