Infokita Investigasi, Jakarta - Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, kembali mengupdate dugaan beberapa pegawai KPK yang sengaja membocorkan dokumen dan informasi terkait kasus yang terjadi di Kementerian ATR/BPN. Jika sebelumnya muncul dua nama, kini bertambah satu menjadi tiga nama.
“Ternyata bukan hanya 2 orang, tapi setidaknya 3 orang. Kalau kemarin saya sudah memberikan inisial TS dan MS maka yang berikutnya adalah inisial AS,” kata Boyamin Saiman kepada tutur, Selasa 10 November 2026.
Boyamin kembali menegaskan bahwa inisial TS dan AS dulunya berasal dari lembaga lain yang sudah mengundurkan diri dan kemudian menjadi pegawai tetap KPK. Kalau MS masih dari lembaga lain dan belum mengundurkan diri dari lembaga tersebut.
“Nah terhadap 3 orang ini telah dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK dan mudah-mudahan minggu depan akan mulai dilakukan klarifikasi-klarifikasi terhadap saksi-saksi. Setidaknya saksi yang dianggap mengetahui proses dengan Arief Sugianto ketiga orang itu adalah Fahd Arafiq (tersangka OTT), yang kedua adalah Lampri (pegawai ATR/BPN). Itu semua Sudah dipegang oleh Dewan Pengawas KPK,” kata Boyamin.
Boyamin juga menyampaikan harapannya tidak ada pihak-pihak yang mencoba melindungi ketiga orang tersebut termasuk dari pimpinan KPK. Pasalnya, lanjut Boyamin, mulai santer isu bahwa salah satu dari ketiganya diduga dilindungi oleh salah satu pimpinan KPK.
“Dan itu nanti kalau dilindungi berarti ada dugaan saling menyandera. Nah, ini yang sangat kita tidak harapkan dan Dewan Pengawas KPK harus tegas. Zero toleransi terhadap apa-apa dugaan pelanggaran etik maupun perilaku maupun bahkan melanggar yang sifatnya menghalangi penyidikan,” ujarnya.
Masih menurut Boyamin, dugaan-dugaan adanya kebocoran ini yang membuat perkara-perkara yang ditangai KPK terkesan lama dan itu juga terbukti termasuk dalam penanganan kasus yang menyeret nama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
“Itu sudah ada bukti paling tidak pemanggilan Nusron Wahid menjadi sangat terhambat. Nah, inilah yang harus diperhatikan oleh Dewan Pengawas KPK untuk membersihkan KPK,” pungkas Boyamin.(red)