Infokita Investigasi, Jakarta -- Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menghadapi tekanan politik yang makin besar setelah anak didiknya yang digadang-gadang jadi penerusnya membelot dan mengembangkan partai baru.
Perpecahan ini berlangsung kala Malaysia kemungkinan dapat menghadapi pemilihan umum paling cepat tahun ini. Sabtu, (30/5/2026)
Rafizi Ramli, mantan menteri ekonomi yang pernah dipandang sebagai calon penerus Anwar, awal bulan ini mengumumkan akan keluar dari Partai Keadilan Rakyat (PKR) milik sang PM dan mengambil alih partai kecil bernama Malaysia United Party atau Bersama.
Dikutip Reuters, Bersama mengaku telah menerima lebih dari 18 ribu permohonan keanggotaan, sekitar sepertiganya berasal dari mantan anggota PKR.
Meski para pembelot dari PKR sebagian besar merupakan anggota akar rumput atau pengurus lokal partai, jumlah itu memunculkan keraguan terhadap kemampuan Anwar mempertahankan kekuasaan jika perpecahan dalam koalisi pemerintah terus membesar.
Undang-undang Malaysia melarang anggota parlemen berpindah partai saat masih menjabat.
Hal ini bisa memaksa Anwar menggelar pemilu lebih awal dari jadwal semestinya sekitar 2028. Awal bulan ini Anwar mengatakan ia mempertimbangkan pemilu dini jika perpecahan internal dalam pemerintahannya terus melebar.
Dalam unggahannya di media sosial pada Kamis, Anggota parlemen PKR sekaligus pendukung lama Anwar, Hassan Abdul Karim, mengatakan ia telah menyerah mencoba menghentikan anggota partai keluar.
Menurutnya, para pemimpin PKR gagal mendengarkan kekhawatiran para anggota.
"Meski masih percaya pada PKR, partai itu kini terluka, tersakiti, dan mengalami cedera kritis," ucap Hassan.
Hassan juga mengatakan kepada Reuters bahwa Bersama berpotensi memperoleh dukungan elektoral signifikan dari para swing voters, anak muda, dan pemilih yang memprioritaskan isu ekonomi.
"Jika lebih banyak anggota parlemen PKR pendukung Rafizi keluar dari partai, Anwar akan kehilangan legitimasi sebagai perdana menteri," katanya.
Sampai saat ini, kantor Anwar tidak menanggapi permintaan komentar terkait kabar ini.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PKR Fuziah Salleh, yang juga menjabat wakil menteri, membantah ada eksodus besar-besaran dari PKR.
"Tidak ada eksodus besar anggota PKR yang bergabung ke Bersama," ucap Fauziah kepada Reuters.
Juru bicara pemerintah sekaligus kepala penerangan PKR Fahmi Fadzil pekan ini juga mengecilkan laporan soal eksodus anggota. Ia mengatakan 5.000 orang justru bergabung dengan partai dalam dua bulan terakhir dan total anggota PKR kini melebihi satu juta orang.
Anwar berkuasa pada November 2022 setelah lebih dari dua dekade menjadi pemimpin oposisi yang berkampanye melawan korupsi.
Meski pemerintahannya berhasil memulihkan stabilitas politik di Malaysia, masa kepemimpinannya juga diwarnai sorotan baru terhadap janji pemberantasan korupsi, kekhawatiran atas lambatnya reformasi institusi, serta meningkatnya ketegangan dan pembelotan di dalam koalisi pemerintah. (red)