Masa buruh minta DPR RI bentuk pansus kenaikan BBM, kalau tidak akan ada,.... -->

Breaking news

News
Loading...

Masa buruh minta DPR RI bentuk pansus kenaikan BBM, kalau tidak akan ada,....

Tuesday, September 06, 2022

dok. istimewa/ Kita memastikan Panja atau Pansus, jika tidak dibentuk, DPR bertanggung jawab jika terjadi kerusuhan sosial, (6/9).


Info Investigasi, Jakarta - Massa buruh meminta DPR RI membentuk panitia khusus (pansus) terkait kenaikan harga BBM. Jika tuntutan ini tidak diwujudkan, massa buruh meminta DPR bertanggung jawab jika ada kerusuhan sosial.


"Kita memastikan Panja atau Pansus, jika tidak dibentuk, DPR bertanggung jawab jika terjadi kerusuhan sosial," ujar Presiden KSPI Said Iqbal kepada wartawan di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2022).


Dia mengatakan hal tersebut menjadi satu-satunya tuntutan massa buruh terkait demo penolakan kenaikan harga BBM hari ini depan gedung DPR.


"Tuntutan kali ini hanya satu, DPR membentuk panja. Sudah terlalu lama suarakan suara rakyat, kamu punya hak, kamu punya hak interpelasi. DPR, gunakan ini. Saya percaya Presiden Jokowi bersama rakyat," katanya.


Dia mengatakan demo tolak kenaikan harga BBM di gedung DPR ini akan selesai pukul 15.00 WIB. Dia mengatakan massa mempersiapkan demo lanjutan di daerah-daerah pada esok hari.


Ia menjelaskan aksi demo buruh menolak kenaikan harga BBM ini akan digelar secara masif di sejumlah daerah Indonesia. Menurutnya, jika memungkinkan aksi itu direncanakan digelar seminggu sekali.


"Aksi akan meluas kalau pemerintah dan DPR... kita pastikan bisa saja seminggu sekali, sebulan dua kali, di kabupaten/kota," ujarnya.


Menurutnya, aksi di daerah kabupaten/kota meminta gubernur jangan jadi safety player. Dia meminta gubernur membuat surat rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pimpinan DPR menyatakan daerahnya menolak kenaikan harga BBM.


Massa buruh meminta para wakil rakyat keluar dari gedung DPR RI dan menemui massa (Khairul M/detikcom)
"Beberapa waktu yang lalu, kenapa omnibus law dimenangkan MK. Salah satu pertimbangan MK, karena ada sembilan gubernur, 20 bupati/wali kota menyatakan menolak omnibus law. Hal yang sama bisa dilakukan gubernur. Jangan berlindung di balik ketiak pemerintah pusat. Kamu harus suarakan rakyatmu. Gubernur kita minta hari ini dan selanjutnya buat surat rekomendasi ke pimpinan DPR dan Presiden menolak kenaikan harga BBM," tuturnya.


Said menegaskan buruh meminta para wakil rakyat keluar dari gedung DPR RI dan menemui massa. Tuntutannya tegas untuk pembuatan pansus atau panitia kerja (panja).


"Kita tidak akan memenuhi panggilan DPR, tapi kita sudah minta mereka untuk keluar nyatakan siap untuk buat panja atau pansus DPR," ungkapnya. (dw/*)