Infokita Investigasi, JAKARTA — Dalam Pengajian Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Jumat (24/04/2026), Duta Besar Indonesia untuk Lebanon periode 2019–2025, Hajriyanto Y. Thohari, menyampaikan kajian mendalam mengenai perang Timur Tengah dari perspektif sejarah, politik, dan agama.
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2015-2022 ini menegaskan bahwa pembahasan soal konflik di kawasan tersebut tidak bisa dilepaskan dari dimensi keimanan umat Islam, sebab sejak kecil umat Islam diajarkan untuk mendoakan keselamatan dan kejayaan Islam serta kaum muslimin.
Karenanya, ketika berbicara tentang perang Timur Tengah, umat Islam tidak sedang membicarakan isu politik semata, tetapi juga persoalan solidaritas keagamaan dan keberpihakan moral.
Ia menjelaskan bahwa istilah “Timur Tengah” atau Middle East sebenarnya merupakan terminologi yang relatif baru, muncul sekitar 100 tahun lalu pada masa kolonialisme Barat setelah runtuhnya Kekhalifahan Turki Utsmani pasca Perang Dunia I. Sebelum itu, kawasan tersebut tidak dikenal dengan nama Timur Tengah, melainkan bagian dari wilayah Arab yang berada di bawah kekuasaan Ottoman.
Setelah Kekhalifahan Utsmani kalah dalam Perang Dunia I, wilayah Arab dibagi-bagi oleh negara-negara pemenang perang seperti Inggris, Prancis, dan Italia. Prancis menguasai Lebanon, Suriah, Tunisia, dan Aljazair; Inggris menguasai Palestina, Yordania, Mesir, dan negara-negara Teluk; sementara Italia mendapatkan Libya. Hajriyanto menyebut kondisi itu sebagai bentuk nyata kolonialisme dan imperialisme Barat atas dunia Arab.
Ia juga menyoroti perubahan cara pandang di kawasan Arab sendiri terhadap Kekhalifahan Ottoman. Dalam beberapa dekade terakhir, muncul kecenderungan baru di Lebanon, Suriah, Tunisia, Mesir, hingga Libya yang mulai menyebut Ottoman sebagai bentuk kolonialisme lama. Ini, menurutnya, merupakan pergeseran terminologis dan historis yang menarik.
Titik krusial konflik Palestina-Israel, lanjutnya, berawal dari Deklarasi Balfour tahun 1917. Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour mengeluarkan surat yang mendukung Palestina sebagai “tanah air” bagi bangsa Yahudi. Sejak saat itu, gelombang migrasi besar-besaran orang Yahudi dari Eropa ke Palestina dimulai.
Yang menarik, kata Hajriyanto, masyarakat Palestina saat itu justru menyambut kedatangan mereka dengan hangat. Mereka menganggap para pendatang itu sebagai saudara yang “pulang” ke tanah leluhur. Bahkan ada dokumentasi sejarah yang menunjukkan warga Palestina menyambut mereka dengan roti panas dan susu hangat di pelabuhan Jaffa—yang kini dikenal sebagai Tel Aviv.
Namun, seiring waktu, jumlah pendatang terus bertambah, tanah-tanah dibeli, bahkan disewa, hingga akhirnya pada 14 Mei 1948 Israel mendeklarasikan kemerdekaannya secara sepihak melalui David Ben-Gurion. Orang Palestina, menurut Hajriyanto, hanya bisa terkejut melihat tanah mereka tiba-tiba berubah menjadi negara baru tanpa melibatkan mereka yang telah tinggal turun-temurun di sana.
Yang lebih mengejutkan lagi, hanya 11 menit setelah deklarasi itu, Presiden Amerika Serikat Harry Truman langsung mengakui berdirinya negara Israel. Hajriyanto menilai hal ini sangat sulit dipahami tanpa dugaan adanya persekongkolan politik yang sudah dirancang jauh sebelumnya.
Ia menegaskan bahwa hubungan Amerika Serikat dengan Israel bukan sekadar hubungan strategis biasa, tetapi sangat dalam, unik, bahkan bernuansa teologis. Sejak masa Presiden Woodrow Wilson, dukungan terhadap proyek Zionisme sudah terlihat. Bahkan masyarakat Amerika sendiri memiliki ikatan religius yang kuat terhadap Palestina sebagai Holy Land.
Ia mengutip tokoh-tokoh seperti Mark Twain hingga tradisi Puritan Amerika yang memandang Yerusalem sebagai pusat spiritual dunia. Karena itu, menurutnya, dukungan Amerika terhadap Israel tidak hanya didorong kepentingan geopolitik, tetapi juga keyakinan keagamaan dan aspek apokaliptik.
Hajriyanto kemudian menjelaskan bahwa perang Timur Tengah saat ini pada dasarnya adalah perang Israel melawan tiga pihak: Palestina, negara-negara Arab, dan poros perlawanan yang didukung Iran. Namun Palestina resmi melalui Otoritas Palestina di bawah Mahmoud Abbas kini lebih memilih jalur diplomasi ketimbang perang.
Yang masih melakukan perlawanan bersenjata adalah Hamas, yang merupakan singkatan dari Harakah al-Muqawamah al-Islamiyyah. Selain Hamas, terdapat Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman yang bersama-sama disebut sebagai poros perlawanan (axis of resistance) dengan Iran sebagai pendukung utama di belakangnya.
Ia menjelaskan bahwa Israel setelah melemahkan Hamas, kemudian menghancurkan infrastruktur militer Hizbullah di Lebanon, dan setelah itu berani meningkatkan konfrontasi terhadap Iran. Sebab, menurutnya, target utama Amerika dan Israel sebenarnya adalah menghancurkan Iran sebagai patron terakhir perlawanan terhadap dominasi Israel di kawasan.
Menurut Hajriyanto, saat ini hampir tidak ada lagi negara Arab yang benar-benar ingin berperang melawan Israel. Negara-negara Arab sudah lelah dengan perang yang terus berujung kekalahan sejak 1948. Bahkan Suriah pun kini lebih memilih menghindari konflik langsung.
Jika Iran berhasil dilumpuhkan, ia memperingatkan bahwa Amerika dan Israel akan semakin leluasa membentuk “Timur Tengah Baru” (New Middle East) sesuai kepentingan mereka. Ia menyebut proyek ini sebagai upaya reshaping kawasan, bahkan tidak menutup kemungkinan menuju gagasan “Greater Israel” atau Israel Raya.
“Mereka ingin membangun New Middle East (Timur Tengah Baru). Syarat utamanya adalah melumpuhkan poros perlawanan ini,” ungkapnya.
Saat ini, enam negara Arab telah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, mulai dari Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, hingga Maroko. Hajriyanto meyakini jumlah itu akan terus bertambah melalui tekanan, rayuan, dan intervensi Amerika Serikat.
Di akhir penyampaiannya, ia menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk tidak mendukung Iran. Namun, menurutnya, jika alasan penolakan itu didasarkan pada anggapan bahwa Iran tidak membela Palestina, maka itu adalah kekeliruan besar. Sebab justru serangan terhadap Iran dilakukan karena negara itu dianggap sebagai penopang utama gerakan perlawanan terhadap Israel.
Ia juga mengingatkan betapa anehnya jika bangsa Indonesia bersikap netral terhadap konflik Timur Tengah. Menurutnya, perang tersebut bukan hanya soal minyak, geopolitik, atau persaingan regional, tetapi juga menyangkut keadilan, penjajahan, dan solidaritas kemanusiaan serta keagamaan.
“Karena itu sangat aneh, bahkan mungkin aneh bin ajaib, kalau orang Indonesia bersikap netral terhadap perang Timur Tengah,” tutup Hajriyanto. (red)