Infokita Investigasi, WASHINGTON - Perundingan antara Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada Jumat (19/6/2026) mendadak ditunda menjelang pelaksanaannya, memunculkan ketidakpastian baru terhadap prospek perdamaian jangka panjang di Timur Tengah.
Dikutip dari The Independent, Jumat (19/06/26), penundaan tersebut terjadi ketika ketegangan kembali meningkat di Lebanon, yang dinilai dapat mengancam implementasi kesepakatan terbaru antara AS dan Iran untuk mengakhiri konflik di berbagai front kawasan.
Kementerian Luar Negeri Swiss menyatakan pembicaraan yang sebelumnya direncanakan melibatkan AS, Iran, Qatar, dan Pakistan telah ditunda.
Pemerintah Swiss menegaskan tetap siap memfasilitasi proses dialog tersebut dan pekerjaan persiapan di Bürgenstock masih terus berlangsung.
Pengumuman itu muncul beberapa jam setelah Gedung Putih mengonfirmasi bahwa Wakil Presiden AS, JD Vance, tidak lagi berencana melakukan perjalanan ke Swiss untuk bertemu delegasi Iran dan membahas implementasi memorandum 14 poin yang telah disepakati kedua negara tersebut.
Kesepakatan tersebut bertujuan mengakhiri konflik di seluruh front, membuka kembali Selat Hormuz, serta membuka ruang perundingan selama 60 hari terkait program nuklir Iran dan sanksi yang masih berlaku.
*Konflik Lebanon Membalas ;*
Prospek implementasi kesepakatan tersebut dibayangi eskalasi terbaru di Lebanon
Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang tewas akibat serangan Israel di wilayah selatan Lebanon pada Jumat.
Sementara itu, militer Israel mengonfirmasi empat tentaranya tewas dalam salah satu insiden paling mematikan sejak eskalasi terbaru dimulai.
Meski Israel tidak menjadi pihak dalam kesepakatan AS-Iran, bentrokan yang terus berlangsung dengan kelompok Hezbollah dinilai dapat menghambat upaya mengakhiri konflik secara permanen.
Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat, Yechiel Leiter, menegaskan negaranya tetap berkomitmen terhadap kesepakatan gencatan senjata antara Israel, Lebanon, dan AS.
Menurutnya, Israel akan tetap mematuhi kesepakatan selama Hezbollah tidak melanggarnya.
Ia juga menegaskan Israel akan tetap mempertahankan hak untuk merespons serangan maupun ancaman terhadap wilayah, warga negara, dan personel militernya.
Di tengah tekanan politik terkait isi kesepakatan tersebut, Presiden AS Donald Trump menyebut perjanjian dengan Iran sebagai bentuk "penyerahan tanpa syarat".
Dalam wawancara dengan Axios, Trump juga menegaskan tidak ada batasan terhadap kewenangannya dalam menangani isu tersebut.
Di sisi lain, negosiator utama Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, memperingatkan bahwa Teheran tidak akan ragu memberikan respons keras apabila pihak lawan dianggap melanggar kesepakatan.
Melalui media sosial, Ghalibaf menyatakan Iran siap mengambil tindakan tegas apabila menghadapi pelanggaran komitmen atau tuntutan yang dinilai berlebihan dari pihak lain.
Menurutnya, jika pihak lawan kembali menempuh jalur konfrontasi, respons Iran akan lebih keras dibandingkan sebelumnya. (red)
