INFO INVESTIGASI, SUMENEP, Di gegerkan oleh seorang tokoh nasional MH Said Abdullah anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan yang akan menggelar hajatan atau pesta pernikahan anaknya di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur dengan acara yang sangat mewah dengan menutup jalan umum sejak hari Kamis sampai dengan hari H yaitu di hari Minggu dengan undangan ribuan dimasa pandemi Covid-19.
Acara tersebut diadakan pada saat kondisi Covid-19 masih menjadi perhatian kita bersama, sementara sebelumnya di Kabupaten Sumenep Satuan Gugus Tugas selalu mewanti-wanti kepada masyarakat agar tidak melakukan kerumunan, bila terjadi kerumunan selalu dibubarkan, bahkan Satuan Gugus Tugas Covid 19 Kabupaten Sumenep ini yang terdiri dari kepolisian, TNI, Satpol PP dan BNPB tidak segan-segan melakukan penutupan disertai penyegelan rumah makan yang buka melebihi jam delapan malam.
Beberapa masyarakat sangat menyayangkan acara mantenan tersebut, salah satu warga Desa Pangarangan yang akrab dipanggil Angga menganggap bahwa acara mantenan dengan ribuan undangan itu sangat melukai hati masyarakat Sumenep, ia menyatakan bahwa aparat kepolisian di Sumenep ini tidak adil, "kenapa hanya masyarakat kecil yang selalu dibubarkan bila berkerumun, sementara Said Abdullah adakan acara mantenan bukannya dibubarkan, justru dibekingi", ungkapnya.
Sementara itu, pemerintah pusat kembali memperpanjang Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro di Jawa, Bali dan 3 Provinsi diluar Jawa dan Bali, sejak 9 sampai 22 Maret 2021.
Hal itu, sebagaimana tertuang dalam Surat Intruksi Mendagri No. 5 tahun 2021 pemberlakuan PPKM Jilid III ini dilakukan oleh pemerintah pusat karena PPKM dinilai efektif memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia.
Tapi di Sumenep justru seorang tokoh nasional mengadakan hajatan secara besar-besaran dengan menutup jalan umum berhari-hari serta langsung disiagakan pengamanan berlapis-lapis oleh kepolisian, TNI dan Satpol PP.
"Tentu hal itu sangat melukai hati masyarakat Sumenep" ulang Angga menyesalkan sikap aparat yang cenderung tidak adil.
Kabar yang diperoleh media ini mayoritas pejabat publik baik legislatif, ekskutif dan yudikatif se Madura dan Jawa Timur dan bahkan sampai dengan para kepala desa se-kabupaten Sumenep di undang di acara tersebut sehingga rentan penyebaran virus Covid-19 yang menakutkan ini.
Acara pernikahan ini, sungguh melukai hati masyarakat Sumenep serta menodai rasa keadilan publik apalagi konsep kegiatannya di infokan akan nenelan biaya sekitar 20 Miliar.
Sementara Polres Sumenep bukannya tegas melarang kegiatan acara mantenan ini, justru menyiapkan pengamanan yang berlapis-lapis, begitu juga TNI dan Satpol PP yang juga ikut serta memberikan pengamanan acara pernikahan tersebut.
"Masyarakat jadi terganggu dan tidak bebas melewati jalan umum, karena banyak yang ditutup gara-gara acara mantenan yang diadakan Said ini" tutur Angga menutup komentarnya dengan media ini. (RD)