INFO INVESTIGASI, KABUPATEN TANGERANG Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dan Presidium Badan Persiapan Pembentukan Kota Baru Tangerang Tengah (BPP-KTT) sepakat melakukan kajian secara mendalam atau komprehensif, terkait rencana pembentukan Kota Tangerang Tengah. Kesepakatan ini juga diamini oleh DPRD Kabupaten Tangerang.
Bupati Zaki mengatakan, pihaknya dengan Presidium BPP-KTT sepakat untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait rencana pembentukan Kota Baru Tangerang Tengah. Namun pihaknya menegaskan, jika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang akan mulai melakukan kajian komprehensif di tahun 2023.
“Pemkab Tangerang mungkin akan dilakukan survei terlebih dahulu kepada masyarakat, setelah itu akan ada untuk kajian komprehensifnya mungkin dimulai tahun 2023. Surveinya tadi saran dari DPRD ditahun 2022,” ujar Zaki .Selasa (28/12/2021).
Menurut Zaki, karena masalah otonomi baru ini menyangkut masalah layanan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga pihaknya sangat berhati-hati. “Walaupun Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang adalah Pemerintah Daerah yang menelurkan dua daerah otonom baru, jadi bukan sesuatu yang baru juga bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk dimekarkan,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Aditia Wijaya membenarkan, bahwa pihaknya menyarankan agar survei yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tangerang dilakukan tahun 2022. “Tadi saya menyarankan kepada bupati untuk survei bisa dianggarkan di tahun 2022 pada APBD Perubahan,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Presidium Badan Persiapan Pembentukan, Kota Baru Tangerang Tengah (BPP-KTT), Nurdin HM Satibi mengatakan, pihaknya bersyukur Bupati Tangerang merespon baik aspirasi untuk rencana pembentukan Kota Baru Tangerang Tengah. Bahkan dia pun merespon positif saran dari Bupati Tangerang dan perwakilan DPRD dalam audiensi tersebut.
“Beliau (Bupati, red) juga mengharapkan ada satu kerjasama dan tidak buru-buru harus dengan kajian-kajian ilmiah. Selain kajian, juga menjaring informasi masyarakat secara luas, secara keseluruhan yang ada. Namun demikian Pak Bupati saat juga respon dengan baik,” ucapnya.
Saat ditanya apakah BPP-KTT sudah memiliki kajian, Nurdin HM Satibi mengaku sudah memiliki kajian. Pihaknya siap memadukan hasil kajian dari BPP-KTT dengan hasil kajian dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang. Sehingga diharapkan dapat menyajikan data yang sangat akurat dan tentunya bisa dipertangungjawabkan.
“Kajian yang paling urgent adalah nanti tentang masalah jumlah penduduk dan juga masalahnya PAD (Pendapatan Asli Daerah). Untuk kajian kami juga sudah ada dan sudah ada tim. Nanti kajian kami serahkan sama Pak Bupati, karena beliau sendiri juga ada tim-tim mengkajinya. Namun itu bukan untuk diadopsi hanya untuk dipadukan saja ungkapnya
(Harun al-Rasyid)